RKUHP MEMBERIKAN ANCAMAN UPAYA PENANGGULANGAN HIV-AIDS di INDONESIA, suaratifapapua.com


Surabaya, suaratifapapua.com,- Suatu sikap komunitas ODHA yang disampaikan pada PLHIV Treatment Advocacy Summit, Surabaya, 29 Agustus 2019). Dalam laporan UNAIDS 2018, menurut global statistik pada 2017: 36,9 Juta orang hidup dengan virus HIV termasuk didalamnya 1,8 Juta anak-anak kurang dari 15 tahun. Sepanjang sejarah penemuannya, tercatat 77,3 Juta orang terinfeksi HIV, sebanyak 35,4 Juta orang sudah meninggal akibat sakit berkaitan dengan AIDS sejak penemuan pertama HIV. Transmisi virus HIV dapat terjadi melalui pertukaran berbagai jenis cairan tubuh dari orang yang sudah terinfeksi virus HIV, terdiri dari darah, air susu, cairan semen dan cairan sekresi vaginal. Namun tidak semua cairain tubuh dapat menyebarkan virus HIV.

Proses pertukaran cairan tersebut dapat terjadi melalui transfusi darah, jarum suntik yang dipakai bergantian pada saat penggunaan narkotika, hubungan seksual, dan transmisi dari ibu ke anak. Di Indonesia, sejak pertama kali ditemukan di Indonesia pada 1987 di Provinsi Bali hingga Desember 2018, HIV-AIDS telah dilaporkan oleh 460 (89,5%) dari 514 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah kasus HIV yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sampai dengan Desember 2018 sebanyak 327.282 orang (51,1 % dari estimasi odha tahun 2016 sebanyak 640.443).



Trend transmisi HIV di Indonesia dari 2010 sampai dengan 2018 adalah pada: Heteroseksual: 102.959, LSL/ hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki: 48.661 orang , Penasun: 15.990 orang , Lain-lain: 50.295 orang;

Sedangkan untuk AIDS Faktor risiko terbanyak melalui hubungan seksual berisiko heteroseksual (70,3%), penggunaan alat suntik tidak steril (8,4%), diikuti homoseksual (6,6%), dan penularan melalui perinatal (2,9%).

Kebijakan penggulangan HIV-AIDS di Indonesia paling tidak diatur dalam 10 Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
Peraturan Menteri Kesehatan No. 55 tahun 2015 tentang Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna Napza Suntik;
Peraturan Menteri Kesehatan No. 51 tahun 2013 tentang Pencegahan penularan HIV dari Ibu ke Anak ;
Surat Edaran Kementerian Kesehatan HK.02.02/I/1564/2018 10 Juli 2018 tentang Penatalaksanaan Orang dengan HIV AIDS (ODHA) untuk Eleminsasi HIV AIDS 2030;
Peraturan Menteri Kesehatan No. 87 tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroveral;
Peraturan Menteri  Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Kebijakan penanggulangan HIV-AIDS bertumpu pada 5 kegiatan inti yang komprehesif dan berkesinambungan: promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan diagnosis HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan serta rehabilitasi. Kebijakan penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia memahami bahwa seksualitas dan perilaku seks adalah masalah yang kompleks, fundamental dan struktural, maka intervensi yang diberikan adalah dengan beberapa tindakan yang komprehensif, pendekatan yang hanya berfokus pada pelarangan termasuk dengan ancaman tindak pidana tidak akan efektif mengubah perilaku seksual beresiko. Lantas, RKUHP justru memperkenal upaya kriminalisasi perbuatan yang berkaitkan dengan perilaku beresiko transmisi HIV, yaitu:

Pasal 417 RKUHP versi 28 Agustus 2019 tentang kriminalisasi persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan, yang akan menjerat siapa saja yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, termasuk populasi kunci pekerja seks
Pasal kriminalisasi mempertunjukkan alat pencegah kehamilan untuk anak pada Pasal 414 RKUHP versi 28 Agustus 2019
Pasal pelarangan setiap perempuan yang melakukan aborsi Pasal 470 RKUHP versi 28 Agustus 2019, yang akan mengkriminalkan upaya pencegahan penularan HIV ibu ke anak dengan metode aborsi atas indikasi medis
Diaturnya tindak pidana narkotika dalam Pasal 611- 616 RKUHP versi 28 Agustus 2019

Pasal-pasal kriminalisasi perilaku berisiko tersebut secara jelas tidak akan efektif mengubah perilaku beresiko, perilaku beresiko tidak akan berubah dengan adanya ancaman pidana, dan malah berdampak buruk pada upaya penanggulangan HIV-AIDS.

Dampak Kriminalisasi Persetubuhan Laki-laki dan Perempuan di Luar Ikatan Perkawinan:

Kontraproduktif dengan Upaya Penanggulangan HIV:
Berdasarkan banyak penelitian disimpulkan bahwa kriminalisasi bukan cara yang tepat untuk mencegah orang tidak melakukan perilaku seksual beresiko hubungan seksual tidak aman di luar perkawinan, pendekatan abstinence-only atau hanya mempromosikan/ proganda tidak berhubungan seksual tidak membuat orang terlepas dari perilaku berisko HIV-AIDS lainnya. 

Hal ini terbukti dalam konteks Indonesia, Sejak 2010 sampai dengan 2018 transmisi HIV yang paling banyak terjadi melalui hubungan heteroseksual, dengan total transmisi sejak 2010 sebanyak 102.959 transmisi dari total sebanyak 298.874 (34%). Di Indonesia, Kelompok umur yang tercatat mentransmisi HIV paling banyak adalah kelompok umur 25-49 tahun mencapai rata-rata 70,4%, dengan kelompok jenis kelamin laki-laki tercatat terinfeksi HIV rata-rata 63,8%. 

Berdasarkan data olahan susenas sejak tahun 1995 sampai dengan 2016, rata-rata usia kawin pertama bagi laki-laki yaitu 27,5 tahun. Lewat data ini dapat disimpulkan bahwa transmisi HIV paling tinggi justru terjadi pada orang yang terestimasi telah menikah, sedangkan dalam KUHP yang saat ini berlaku sekalipun, persetubuhan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan dimana salah satu pihak terikat dalam perkawinan sudah dikriminalisasi. Ikatan perkawinan tidak dapat menjamin bahwa perilaku beresiko tidak dilakukan.

Menghambat Akses Layanan Pencegahan Penularan dan Pengobatan:
Dengan adanya bayang-bayang kriminalisasi, maka perbuatan melakukan hubungan seksual di luar hubungan perkawinan termasuk melakukan hubungan seks dengan pekerja seks dianggap sebagai tindak pidana. Itu berarti orang yang terlibat dalam perilaku beresiko tersebut tidak akan mengakses layanan yang seharusnya dia dapatkan karena adanya ancaman pidana selama 2 tahun penjara. Sedangkan, dalam konteks penanggulangan HIV-AIDS, masalah outreach atau keterjangkauan adalah aspek penting dan merupakan strategi utama. Sampai dengan saat ini saya, transmisi HIV yang berhasil tercatat oleh Kementerian Kesehatan per Desember 2018 hanya 51,1% dari estimasi Kemenkes.

Kriminalisasi Berpotensi Mengirim 5 Juta Laki-laki ke Penjara dan Juga Mengkriminalisasi Populasi Kunci Pekerja Seks yang harusnya dilindungi oleh negara:
Kementerian kesehatan berdasarkan pemetaan yang dilakukannya mengestimasi jumlah pekerja seks perempuan sampai dengan 2016 berjumlah 226.791 sampai dengan 364.313, estimasi tertinggi datang dari jumlah pelanggan perempuan pekerja seks sebesar 5.254.065, itu berarti bahwa ada sekitar 5 juta laki-laki menggunakan jasa pekerja seks perempuan di Indonesia dan terlibat dalam persetubuhan di luar perkawinan.

Kriminalisasi Perzinaan Mengacam Keselamatan Pekerja Seks:
Kekerasan terhadap pekerja seks rentan terjadi karena kerentanan relasi kuasa yang dimiliki antara pelaku kekerasan dan pekerja seks. Karena pekerjaannya erat kaitannya dengan stigmatisasi dan pekerja seks umumnya kelompok rentan dengan tingkat pendidikan yang terbilang rendah maka terhadap pekerja seks sering terjadi kekerasan. Kriminalisasi perzinaan juga akan mengancam pekerja seks, yang berdampak akan menghambat pekerja seks untuk mencari perlindungan kepada aparat penegak hukum atas kekerasan yang dialaminya.

Dengan Bayang-bayang Kriminaliasi yang dapat mengancam Pekerja Seks, Ruang Negosiasi tidak Tersedia bagi Pekerja Seks:
Dengan adanya ancaman pidana perzinaan, sehingga hubungan antara pekerja seks dengan pengguna jasa seks dianggap tindak pidana, ini berarti ancaman bagi pekerja seks. Karena keduabelah pihak ditakuti dengan bayang-bayang kriminaliasi, proses negosiasi antara pekerja seks dengan pelanggan termasuk memastikan alat kontrasepsi pencegah transimisi HIV dan IMS jelas akan menjadi sulit, karena ketakutan dengan resiko kriminalisasi, akhirnya membuat posisi pekerja seks semakin rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pelanggan seks.

Setelah Prancis mengadopsi model kriminalisasi pengguna jasa seks, sekitar 600 pekerja seks menyatakan bahwa hukum seperti ini memberikan efek negatif terhadap keamanan, kesehatan dan keadaan hidup pekerja seks, 88% pekerja seks menyatakan kriminalisasi terhadap pelanggan berdampak negatif terhadap kemampuan mereka untuk bernegosiasi dengan pelanggan termasuk untuk menegosiasikan hubungan seksual yang aman.


Dampak Kriminalisasi Mempertunjukkan alat Pencegah Kehamilan (Kontrasepsi) Untuk Anak

Kontraproduktif dengan Upaya Penanggulangan HIV:

Dari 10 peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan HIV-AIDS di Indoensia, 6 diantaranya memuat aturan tentang “kampanye penggunaan kondom” pada perilaku seks beresiko, dan kesemuanya memberikan kewenangan untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat secara luas, tidak hanya dilakukan oleh petugas yang berwenang, dan juga untuk semua lapisan masyarakat.

Secara jelas kriminalisasi perbuatan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan/ kontrasepsi bertentangan dengan upaya penanggulangan HIV. Dengan mengatur larangan mempertunjukkan alat kontrasepsi bagi anak, ada hak-hak kesehatan reproduksi bagi Remaja yang terlanggar. Remaja walaupun belum berusia 18 tahun berhak atas informasi layanan kesehatan reproduksi dengan berupaya mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi,


Dampak Pelarangan Setiap Perempuan yang melakukan aborsi

Dalam Pasal 470 RKUHP dinyatakan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain untuk menggugurkan kandungannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara.

Rumusan pasal ini bertentangan dengan Pasal 75 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa larangan aborsi kecualikan untuk kedaruratan medis dan untuk korban perkosaan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor  4 Tahun 2005 tentang Aborsi juga mengeculikan aborsi boleh dilakukan atas kedaruratan medis dan untuk korban perkosaan. Sedangkan RKUHP berusaha mengkriminalkan semua bentuk perbuatan aborsi, terlebih lagi secara spesifik pasal tersebut mengkriminalkan perempuan. Pengecualian pemidanaan hanya berlaku pada dokter yang melakukan aborsi tersebut, tidak untuk perempuan yang melakukan.

Hal ini jelas akan membahayakan program pemerintah Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk menurunkan angka kematian Ibu hamil dan angka kematian dini bayi. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016, angka kematian Ibu pada tahun 2012 menunjukkan tren kenaikan mencapai 359 kematian per 100.000 kelahiran, sedangkan Pemerintah Presiden Joko Widodo lewat Pepres SGDs mentargetkan menurunkan angka kematian ibu menjadi 309 per 100.000 kelahiran di tahun 2019. Menurut BKKBN, Kehamilan tidak diinginkan menyumbang 75%  angka kematian ibu, sementara data konsultasi kehamilan di PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) selama 10 tahun konsisten menunjukkan bahwa 20 orang perhari mengalami kehamilan tidak diinginkan dimana 75% nya adalah pasangan yang menikah dan tidak lagi ingin menambah anak karena alasan kesehatan dan ekonomi. 

Kementerian Kesehatan sejak 2012 sudah menjalankan program penyediaan layanan kesehatan untuk ibu hamil sampai ke pedesaan, sehingga yang menjadi penting adalah memastikan perempuan hamil memeriksakan kehamilannya, dan memitigasi resiko atas kehamilan tidak diinginkan termasuk untuk korban perkosaan dan kehamilan yang membahayakan nyawa Ibu seperti yang telah diatur dalam UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan , kriminalisasi bukan merupakan jalan tepat untuk menjamin akses informasi dan layanan kesehatan ibu hamil. 



Dampak Kriminalisasi Tindak Narkotika dalam RKUHP

Stigma Narkotika Sebagai Masalah Kriminal Bukan sebagai Masalah Kesehatan:
Dengan diakomodirnya tindak pidana narkotika dalam RKUHP negara justru secara jelas mengakomodir bahwa pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah narkotika adalah dengan pendekatan pidana. Padahal secara internasional negara-negara dunia telah memproklamasikan pembaruan kebijakan narkotika dengan pendekatan kesehatan masyarakat, yang harus ditekankan kembali adalah aspek ketersediaan narkotika adalah kebijakan administrasi bukan pidana.

Pendekatan Pidana tidak terbukti efektif :
Penanganan narkotika memerlukan komitmen yang berkelajutan antara pemerintah dan berbagai sektor untuk menyeimbangkan antara supply dan demand, serta mengkontrol agar peredaran gelap narkotika diminimalisir. Pendekatan yang hanya fokus pada pemberantasan supply telah terbukti tidak efektif.


Rekomendasi

  1. Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RKUHP segera menyelaraskan rumusan RKUHP dengan apa yang diatur dalam Kebijakan Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia;
  2. Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RKUHP yang berusaha untuk mengkriminalisasi beberapa perbuatan yang berkaitkan dengan perilaku berisko HIV-AIDS perlu untuk membahas rumusan tindak pidana tersebut dengan Kementerian kesehatan untuk sama-sama mengkaji dampak kesehatan yang akan ditimbulkan jika perilaku beresiko justru dipidana;
  3. Pemerintah dan DPR segera menghapus pasal-pasal yang mengkriminalisasi perilaku beresiko HIV karena kontraproduktif dengan upaya penanggulangan HIV-AIDS, yaitu:
  • Menghapus Pasal 417 RKUHP versi 28 Agustus 2019 tentang kriminalisasi persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan, yang akan menjerat siapa saja yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, termasuk populasi kunci pekerja seks;
  • Menghapus kriminalisasi mempertunjukkan alat pencegah kehamilan untuk anak pada Pasal 414 RKUHP versi 28 Agustus 2019;
  • Menghapus Pasal 270 RKUHP Versi 28 Agustus 2019 tentang pelarangan setiap perempuan yang akan mengkriminalkan upaya pencegahan penularan HIV ibu ke anak dengan metode aborsi atas indikasi medis
  • Mengeluarkan pengaturan tindak pidana narkotika dalam Pasal 611- 616 RKUHP versi 28 Agustus 2019 



Penulis : Gerrard - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

0 Response to "RKUHP MEMBERIKAN ANCAMAN UPAYA PENANGGULANGAN HIV-AIDS di INDONESIA, suaratifapapua.com"

Post a Comment