Wamena - Pasca Kerusuhan Pelayanan Bagi ODHIV dan ODHA dialihkan di RSUD Wamena, suaratifapapua.com

Beberapa Jenis Obat ARV

Wamena, suaratifapapua.com, Pasca kerusahan di Kabupaten Jayawiya senin 23/9/2019 lalu berdampak pada sejumlah pelayanan publik ikut terganggu bahkan sempat dihentikan, beberapa puskesmas tutup dan hampir semua pelayanan dialihkan di RSUD Wamena.

Hal ini juga menyebabkan beberapa ODHIV dan ODHA mengalami beberapa kendala dalam mengakses layanan kesehatan seperti pemeriksaan dan mengambil obat Antiretroviral (ARV).

Mei Haumahu selaku penanggung jawab program dari LSM YUKEMDI menuturkan bahwa hingga saat ini pelayanan dialihkan ke RSUD Wamena, " ia pasca kerusuhan hari ketiga ada beberapa teman ODHA yang harus ambil obat dipuskesmas, namun karena masih tutup".

"saya sudah ke pos kesehatan yang didirikan untuk berkoordinasi dengan dokter Anti, namun jawaban yang kami dapat bahwa untuk teman-teman ODHA yang mau ambil obat langsung saja ke RSUD Wamena", Klinik Anggrek, Pelayanan pengambilan ARV ada disana".

"selain itu saya juga sudah menganjurkan ke teman-teman petugas lapangan (PL) untuk menyebarkan informasi tersebut kepada teman-teman ODHIV sehingga mereka tetap konsumsi obat secara teratur".

"selanjutnya saya menghimbau untuk ODHIV dan ODHA yang sudah konsumsi ARV namun sudah habis, segera mengambil obatnya di Klinik Anggrek, RSUD Wamena".



Penulis : Gerrard - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

"Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dominan terjadi kepada anak usia dini", suaratifapapua.com

 
Imanuel Ulian - Kepala Divisi Politik LBH Papua


Kota Jayapura, suaratifapapua.com,- "Berikan perlindungan kepada perempuan. Hentikan kekerasan terhadap perempuan" , Perempuan merupakan ciptaan Tuhan yang harus dilindungi, namun pada kenyataannya hingga saat ini masih terdapat banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, maraknya lagi anak usia dini pun telah mengalami hal ini. 

"Tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga saja namun dalam lingkungan masyarakat pun terjadi kekerasan terhadap perempuan, seperti yang disampaikan oleh Imanuel Ulian, selaku kepala divisi politik LBH yang ditemui oleh tim JW-TIFA (17/09) di LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Papua "Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dominan terjadi kepada anak usia dini, dimana kekerasan yang dialami adalah kekerasan seksual. 

"Dalam hal ini mempengaruhi psikologis anak tersebut, maka LBH sebagai Lembaga Bantuan Hukum menangani kasus ini sesuai dengan yang korban inginkan seperti menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, adapun jalur hukum yang ditempuh. Dalam menangani permasalahan psikolog dari korban kami menggandeng beberapa pihak yakni Dinas Sosial dan Rumah Singgah".


Penulis : Vinica J.Prang - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

"Perlu Sosialisasi Tentang HIV dan AIDS Untuk 14 Kampung di Kota Jayapura, suaratifapapua.com

Marselino Hababuk - Aktifis Pemuda Adat Port Numbay

Kota Jayapura, suaratifapapua.com,- Pentingnya sosialisasj HIV-AIDS di 14 kampung yang ada di Kota Jayapura, sebagai bagian dari program Pencegahan dan Penanggulanhan AIDS (P2HA), serta pelibatan stakeholder, salah satunya Tokoh Adat, sebagai bagian dalam sosialisasi dan penurunan stigma diskriminasi terhadap ODHIV.

Tingginya kasus HIV-AIDS di Papua, yang selalu bertambah, memang harus menjadi salah satu isu prioritas, dan mendapat perhatian dari semua unsur serta pihak terkait.

Kota Jayapura, memiliki 5 distrik, 25 kelurahan dan 14 kampung, seperti yang disampaikan oleh Marselino sebagai tokoh pemuda yang juga sebagai aktifis pemuda adat, bahwa butuh sosialisasi yang berkelanjutan dan saat ini berharap di 14 kampung dulu, d dengan melibatkan melibatkan KPA, komunitas dan penggiat HIV untuk membantu.

"jika informasi HIV diberikan secara berkelanjutan, maka masyarakat akan paham, apalagi yang ada di daerah kampung, informasi itu sangat penting, dan juga jika masyarakat mampu memahami dengan baik dan benar, akan meminimalisir terjadinya stigma dan diskriminasi, tutur Marselino Hababuk sebagai aktifis pemuda Adat saat memberikan keterangan Kamis (25/9) lalu kepada jurnalis suaratifapapua.com.

"Stigma dan Diskriminasi sering diberikan kepada komunitas yang terinfeksi HIV, jadi informasi dan sosialisasi yang baik dan benar dan terus menerus itu sangat penting, dengan begitu kedepannya banyak masyarakat yang mau atau berani periksa HIV dan kalaupun ada yang terinfeksi cepat untuk diberi pertolongan oleh pihak kesehatan, apalagi ada obatnya untuk teman-teman yang terinfeksi,jadi untuk apa takut".


Penulis : Hiswita Pangau - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

Butuh Penanganan Serius Untuk Sampah di Pantai Hamadi, suaratifapapua.com

Kondisi Pantai Hamadi


Kota Jayapura, suaratifapapua.com,- Selasa (24/9) Pantai Hamadi adalah salah satu tempat Wisata yang ada di Kota Jayapura, yang akhir-akhir ini semakin ramai sejak di bukanya akses untuk Jembatan Merah, sehingga masyarakat tidak hanya menikmati Jembatan Merah namun juga sekaligus berenang di pantai Hamadi.

Layaknya tempat wisata yang harusnya bersih dan indah, agar pemandangan dan pantaj dapat benar-benar di nikmati oleh pengunjung, berbeda jauh dengan yang terlihat, dimana sampah-sampah menumpuk, bahkan dengan botol minuman yang dibuang sembarangan di pinggir pantai.

Persoalan sampah pantai Hamadi bukan hal baru, namun belum ada tindakan tegas yang di berikan, padahal ini merupakan satu prioritas.

Seperti yang di sampaikan oleh Bambang, yang saat itu sedang rekreasi dan berenang bersama keluarga, bahwa ,"iya sebenarnya kami juga bingung, karena terlalu kotor, sampah ada dimana-mana, sampe botol minuman keras juga, masa tidak di bersihkan, ini kan penyakit, seharusnya karena Jembatan Merah sudah di buka, jadi harus di buat lebih baik dan layak di kunjungi sebagai tempat wisata".

Bambang juga menuturkan harapannya ke depan, "ia, harapan saya kedepan Pantai hamadi, menjadi pantai yang bersih, dan respon terhadap sampah ini, segera ditindak cepat oleh Pemerintah, dan pantai hamadi menjadi objek wisata yang tetap menjadi perhatian dari masyarakat lokal maupun turis dari luar".



Penulis : Hiswita Pangau - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

"Seperti Apapun Pilihan Hidup Komunitas Tidak Boleh diStigma", suaratifapapua.com

Romo Aan Tokoh Agama Budha Kota Jayapura

Kota Jayapura, suaratifapapua.com,- (26/9), Berbicara Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (P2HA), telah melibatkan banyak pihak, diantaranya tokoh agama, sebagai bagian dari strategi menekan dan mensosialisasikan informasi HIV yang baik dan benar.

Dengan pelibatan tokoh agama, sebagai Individu yang memiliki pengaruh di lingkungannya, sehingga dapat memberi pesan dan memberikan pengaruh bagi anggotanya untuk mendukung program P2HA.

Berbicara tentang P2HA tidak terlepas dari pelibatan dan peran komunitas juga, dan pada kesempatan kali ini, Romo Aan sebagai tokoh agama perwakilan dari Agama Budha, memberikan dukungan serta apresiasi kepada Komunitas, dalam hal ini OPSI yang telah mengkoordinir Komunitas atau kelompok marjinal.

Romo Aan berharap, bahwa program P2HA ini akan berjalan dengan baik jika melibatkan komunitas, serta memberdayakan mereka, bukan memberi stigma dan diskriminasi.

Jika komunitas menjadi berdaya, maka program ini akan dengan mudah di jalankan, dengan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Tokoh Agama memang harus di libatkan semuanya, dan itu harus di koordinir oleh KPA atau Pemerintah dalam hal ini Bapak Wakil Walikota, agar Tokoh agama memberikan penyuluhan dan sosialisasi HIV pada ibadah, pengajian atau perkumpulan-perkumpulan ibadah lainnya.

Meskipun tidak mudah mengubah pemahaman masyarakat, namun setidaknya sudah di sampaikan, karena mau tidak mau mereka ada di sekitar kita, dan seperti yang di sampaikan bahwa, "Kita tidak berhak menghakimi, entah Waria, Pekerja Seks atau apapun, itu urusan Tuhan, yang bisa kita lakukan adalah memperlakukan mereka layaknya manusia, karena kita juga manusia yang sama".

Pada kesempatan ini, Romo Aan juga menawarkan satu ruangan sebagai sekertariat OPSI Papua, untuk dapat digunakan bersama komunitas lainnya tanpa bayar, tujuannya adalah agar mempermudah dan membantu kerja-kerja OPSI.

Seperti yang di ketahui, bahwa Romo Aan adalah tokoh agama yang sangat konsen untuk isu komunitas, bahkan pernah memberikan bantuan Nutrisi dan sebako bagi komunitas ODHIV.

Harapannya kedepan, apapun pilihan hidup komunitas, namun tetap harus sehat dan berbaur dengan masyarakat tanpa stigma dan diskriminasi, "ia harapan saya seperti apapun pilihan hidup dari saudara-saudari komunitas tetap harus berbaur dengan masyarakat tanpa stigma dan diskriminasi, sehingga mereka juga merasa diterima".


Penulis : Hiswita Pangau - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

TAMPARAN KERAS - My Body My Choice, suaratifapapua.com

Gambar Ilustrasi


Kota Jayapura, suaratifapapua.com,- "Walaupun Saya Pekerja Seks, saya tidak berpendidikan, namun saya Tidak pernah berfikir untuk Menggugurkan anak ini, meski saya harus sendiri membesarkannya"

Tiba-tiba saya teringat pada satu cerita yang pernah saya dengar, cukup sama namun berbeda cara. Salut, Kadang pelajaran hidup kita dapat dari mereka yang begitu mudah di beri lebel negativ, bukan dari mereka yang menyandang lebel positif.

Dia melakukan hal yang TEPAT, jangankan melakukan, berfikir saja sudah termasuk percobaan Pembunuhan, ini bukan lelucon, ini Nyawa Manusia.
Bagaimana dengan kita? Apakah sudah menjadi Paling Benar saat ini dan di masa lalu?

Hari ini dan besok mungkin telunjuk kita mengarah ke mereka, namun mungkin telunjuk itu pernah mengarah ke masa lalu kita, atau mungkin saat ini, hanya kita yang tau.

Jika kita ingin memperbaiki masa lalu, merekapun sama, jika kita manusia biasa, merekapun sama.
Yang terbiasa di Beri lebel negativ sudah terbiasa dan bahkan semakin merendahkan diri, berbeda dengan yang terbiasa merasa suci, lupa jika SAMA dengan cerita berbeda.


Penulis : Hiswita Pangau - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

“Hentikan Kriminalisasi Pasal Makar Terhadap 23 Orang Aktivis Papua”, suaratifapapua.com

Emanuel Gobay, Direktur LBH Papua (Dok.Suaratifapapua.com)

Kota Jayapura, suaratifapapua.com,- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mendesak polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk menghentikan kriminalisasi pasal makar terhadap aktifis pasca aksi Anti Rasisme di Papua.

Hal ini ditegaskan Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay melalui siaran pers yang diterima media ini, Selasa, (24/9) Kota Jayapura, Papua.

Hakim Mahkam Konstitusi Suharyo saat membacakan pertimbangan putusan uji materi dua gugatan delik makar dalam KUHP masing-masing bernomor 7/PUU-XV/2017 dan 28/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa : “Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal makar sehingga tidak jadi alat membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi semangat UUD 1945”. (Baca : https://kabar24.bisnis.com/…/uji-materi-pasal-makar-begini-…).

Menjelang setahun setelah Putusan Mahkama Konstitusi atas uji materil pasal makar diatas sudah mulai tercatat lagi kriminalisasi Pasal Makar terhadap aktivis papua. Hal itu mulai terlihat pasca aksi melawan tindakan rasisme yang dilakukan orang papua di beberapa kota besar di tanah papua, publik papua dikejutkan dengan peristiwa penangkapan dan penetapan tersangka terhadap aktivis dengan tuduhan melanggar pasal 106 KUHP atau Pasal Makar. Sekalipun demikian, sampai saat ini belum diketahui secara pasti fakta hukum apa yang menjadi dasar tuduhan Pasal makar terhadap aktivis ?. 

Setelah ditelusuri perubahan narasi dari aksi anti rasisme menjadi peristiwa penangkapan dan penetapan tersangka Pasal Makar itu bermula dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto yang menyebutkan bahwa : “Benny Wenda sebagai aktor utama kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Wenda juga melakukan konspirasi dengan aktor-aktor lokal untuk membuat kisruh suasana. Pihak lokal yang diajak kerjasama diantaranya Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). 

“Memang ada satu konspirasi antara Benny Wenda dengan kedua organisasi itu. Baik KNPB maupun AMP. Itu ada, jadi bukan mengada-ada. Itulah yang kemudian mendorong terjadinya satu demonstrasi yang anarkis,” ujar Wiranto dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada tanggal 5 September 2019 di Kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Sebagai tindaklanjutnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian menegaskan . 

“Saya sudah dapat beberapa data. KNPB main, ULMWP main. Dan saya tahu rangkaiannya ke mana. Termasuk gerakan AMP, teman-teman adik-adik Aliansi Mahasiswa Papua, ini juga digerakkan oleh mereka”. Tito juga menyebut bahwa kerusuhan tersebut telah disetting sedemikian rupa. “Jadi apa yang terjadi di Papua saat ini dan di luar itu semua didesain oleh kelompok yang ada di sini. Dan itu akan saya kejar,” tegasnya. (Baca : https://www.jawapos.com/…/skenario-kerusuhan-papua-kapolri…/

Sepertinya pernyataan Kapolri terkait “Jadi apa yang terjadi di Papua saat ini dan di luar itu semua didesain oleh kelompok yang ada di sini. Dan itu akan saya kejar” dimaknai sebagai “PERINTAH TUGAS” oleh Kapolda Papua dan Papua Barat sehingga mereka mengerahkan bawahannya untuk menangkap banyak aktivis selanjutnya mentersangkakan mereka mengunakan Pasal 106 KUHP atau Pasal Makar. 

Berdasarkan pantauan Lembaga Bantuan Hukum Papua sejak 5 September 2019 sampai saat ini tercatat ada 23 orang aktivis yang dituduh melakukan tindakan makar, seperti : di Jakarta ada 6 orang aktivis, di Manokwari ada 3 orang aktivis, di Jayapura ada 6 orang aktivis, di Sorong ada 4 orang aktivis dan di Fak-Fak ada 3 orang aktivis. 

Dari hasil pendampingan beberapa orang aktivis yang dituduh makar ditemukan fakta hukum dimana saat penangkapan terhadap aktivis pihak kepolisian tidak menunjukan “Surat Tugas dan Surat Penangkapan”, padahal jelas-jelas KUHAP telah menegaskan bahwa “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa” (Baca: pasal 18 ayat (1), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum acara Pidana). 

Selain itu, sesuai dengan mekanisme penyelidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan, dari pembuatan Laporan Polisi (LP) hingga penerbitan Surat Perintah Penyelidikan (SPRINDIK) membutuhkan waktu yang lebih dari satu hari sebab awalnya pelapor akan dimintai keterangan oleh petugas piket SPKT untuk membuat Laporan Polisi. Selanjutnya Piket Reskrimum akan melakukan pemeriksaan BAP saksi Pelapor, akhirnya LP dan BAP Saksi Pelapor akan diserahkan kepada atasnya dan selanjutnya akan dilimpahkan lagi ke kesatuan yang lebih rendah (Baca : Pasal 14, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan). Pada prakteknya ditemukan fakta dimana antara Laporan Polisi (LP) dan Surat Perintah Penyelidikan (SRINDIK) diterbitkan pada tanggal yang sama sehingga diduga tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka makar dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan. 

Terlepas dari mekanisme diatas, berdasarkan keterangan salah satu tersangka makar di Polda Papua, dirinya sejak awal belum pernah bertemu dan berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan aksi anti rasisme di papua. Selain itu, pada saat aksi anti rasisme jilid pertama pada tanggal 19 Agustus 2019 dan jilid kedua pada tanggal 28 Agustus 2019 dirinya berada di kebun. Hal itu dibenarkan oleh istrinya dan salah seorang saksi yang bersama-sama dengan tersangka makar di kebun. Atas dasar fakta tersebut Lembaga Bantuan Hukum Papua menduga dalam penangkapan tersangka makar pihak kepolisian tidak memiliki “Alat Bukti Yang Cukup” namun tetap mereka melakukan penangkapan. 

Fakta itu menunjukan bahwa pihak kepolisian tidak menjalankan tugas penegakan hukum sesuai dengan perintah Pasal 17 KUHAP : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Dugaan tersebut dikuatkan lagi dengan fakta dimana pihak kepolisian berusahan mencari-cari soal dengan cara menambahkan beberapa pasal terkait peristiwa pidana yang terjadi saat dan setelah tersangka makar ditangkap seperti Pasal 106 dijuntokan dengan Pasal 170 KUHP dan Pasal 212 junto Pasal 213 untuk Buktar Tabuni dan Pasal 106 dikaitkan dengan motor tanpa surat-surat ditumpangi tersangka sebelum ditangkap atau dijuntokan dengan Pasal 362 KUHP atau mungkin Pasal 480 KUHP untuk Agus Kossay.

Diatas fakta pelanggaran UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan dalam menjalankan perintah Kapolri diatas, secara langsung menunjukan bahwa Kapolri, Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat beserta jajarannya selaku aparat penegak hukum tidak “berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal makar” terhadap aktivis Papua. Artinya Kapolri, Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat beserta jajarannya mengabaikan perintah Hakim Mahkam Konstitusi diatas. 

Dengan berdasarkan pada arahan Hakim Mahkama Konstitusi terkait pengunaan pasal makar diatas serta fakta ketidakjelasan peritiwa hukum yang menjadi dasar tuduhan Pasal Makar serta tidak adanya cukup bukti atas tuduhan Pasal Makar dan pelanggaran UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana jo Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan dalam menjalankan perintah Kapolri diatas maka Lembaga Bantuan Hukum Papua menegaskan kepada : 

Kapolri untuk memerintahkan Kapolda Papua dan Kapolda Papua barat untuk menghentikan penangkapan dan penetapan tersangka pasal makar kepada aktivis sebagai bentuk penghargaan terhadap pertimbangan hakim mahkama konstitusi dalam Putusan Mahkama Konstitusi Nomor : 7/PUU-XV/2017 dan 28/PUU-XV/2017; 

Kapolri Cq Kapolda Metro Jaya C.q Penyidik Polda Metro Jaya, Kapolda Papua C.q Penyidik Polda Papua dan Kapolda Papua Barat C.q Penyidik Polda Papua Barat untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) atas tuduhan Pasal Makar sebab tidak terdapat cukup bukti sesuai dengan arahan pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Kapolri Cq Kapolda Papua C.q Kapolda Papua Barat C.q Kapolres dalam wilayah hukum Polda Papua dan Papua Barat untuk segera membebaskan seluruh masa aksi anti rasisme yang tidak melalukan tindak pidana pada saat melakukan aksi anti rasisme sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan rasisme di Indonesia.
Demikian siaran pers tentang SEGERA TERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN (SP3) UNTUK MENGHENTIKAN KRIMINALISASI PASAL MAKAR TERHADAP AKTIVIS PASCA AKSI ANTI RASISME DI PAPUA ini.



Redaksi : suaratifapapua.com

Related Posts:

SEJUMLAH SEKOLAH MEMULANGKAN SISWA KARENA DEMO, suaratifapapua.com



Suasana Masa Didepan Auditorium Uncen

Kota Jayapura, suaratifapapua.com,- Senin (23/9) Demo Mogok Pendidikan yang di lakukan oleh Mahasiswa UNCEN dan para mahasiswa Exodus, menyebabkan terjadinya penutupan jalan oleh Aparat yang berjaga di depan Universitas Cendrawasih, sehingga para pengendara harus melalui jalan potong, namun ada juga yang memilih pulang.

Situasi ini pun mengganggu aktifitas pendidikan, menyebabkan sejumlah sekolah harus memulangkan siswa/i baik PAUD, TK, SD, SMP dan SMA, meskipun sudah ada himbauan dari Walikota Jayapura.

Salah satu tujuan aksi demo ini, adalah untuk menyampaikan protes terkait aksi rasialis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Marta, salah satu Wali Kelas TK Pertiwi "Kami ketakutan dengan situasi begini, kapan selesai, kasian anak-anak kami, tidak hanya itu, sangat mengganggu aktifitas, masa kami harus tinggal di rumah hanya karena demo-demo ini?".

Pada kesempatan yang sama, Ibu Marta pun baru saja mendapat telpon dari SMP Paulus, agar segera menjemput anaknya yang sedang bersekolah di SMP Paulus dan sudah di ijinkan pulang.

Aksi demo pernah dilakukan, namun berujung anarkis, sehingga menyebabkan trauma dan ketakutan, berharap demo ini tidak berkepanjangan, seperti yang dilakukan pada akhir agutus lalu.


Penulis : Hiswita Pangau - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

Sentani Tetap Aman dan Kondusif, suaratifapapua.com

Kabupaten Jayapura, suaratifapapua.com,- Sentani (23/9), Demo yang terjadi di Abepura, tidak cukup mempengaruhi aktifitas di Kabupaten Jayapura, khsususnya di Kota Sentani, dimana aktifitas tetap ramai, meski dari pantauan ada beberapa pertokoan yang tutup dan ada juga yang tidak membuka pintu ruko lebar-lebar.

Namun aktifitas di jalan raya tetap ramai, seperti yanh terlihat di Pasar Lama Sentani, dimana tetap banyak pedagang yang berjualan. Dan seperti yang terlihat, ada posko aparat keamanan yang berjaga di sekitar Pasar Lama Sentani.

Seperti yang disampaikan Mama Berta salah satu pedangan sayur, bahwa "kami berharap aman saja, kami mau kerja dan berjualan, jadi kami harap demo ini stop, kasian kalu kami takut, tinggal di rumah baru mau makan apa nanti, kami harus kerja".

Sentani, adalah salah satu kabupaten yang sangat dekat, bahkan dengan adanya Bandara, menjadi sangat banyak aktifitas yang bisa terjadi disinu, baik yang tinggal di Sentani namun tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ada di Kota Jayapura.

Bahkan ada banyak, yang meski tinggal di Sentani namun beraktifitas di Kota Jayapura, dan begitu juga sebaliknya, namun sejauh ini masyarakat di Sentani tetap beraktifitas sepertu biasa, dan tidak lumpuh total.

Berharap situasi ini kembali kondusif dan tidak lagi ada demo yang anarkis hingga memakan korban, masyarakat hanya ingin tenang dan damai.


Penulis : Hiswita Pangau - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

RKUHP MEMBERIKAN ANCAMAN UPAYA PENANGGULANGAN HIV-AIDS di INDONESIA, suaratifapapua.com


Surabaya, suaratifapapua.com,- Suatu sikap komunitas ODHA yang disampaikan pada PLHIV Treatment Advocacy Summit, Surabaya, 29 Agustus 2019). Dalam laporan UNAIDS 2018, menurut global statistik pada 2017: 36,9 Juta orang hidup dengan virus HIV termasuk didalamnya 1,8 Juta anak-anak kurang dari 15 tahun. Sepanjang sejarah penemuannya, tercatat 77,3 Juta orang terinfeksi HIV, sebanyak 35,4 Juta orang sudah meninggal akibat sakit berkaitan dengan AIDS sejak penemuan pertama HIV. Transmisi virus HIV dapat terjadi melalui pertukaran berbagai jenis cairan tubuh dari orang yang sudah terinfeksi virus HIV, terdiri dari darah, air susu, cairan semen dan cairan sekresi vaginal. Namun tidak semua cairain tubuh dapat menyebarkan virus HIV.

Proses pertukaran cairan tersebut dapat terjadi melalui transfusi darah, jarum suntik yang dipakai bergantian pada saat penggunaan narkotika, hubungan seksual, dan transmisi dari ibu ke anak. Di Indonesia, sejak pertama kali ditemukan di Indonesia pada 1987 di Provinsi Bali hingga Desember 2018, HIV-AIDS telah dilaporkan oleh 460 (89,5%) dari 514 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah kasus HIV yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sampai dengan Desember 2018 sebanyak 327.282 orang (51,1 % dari estimasi odha tahun 2016 sebanyak 640.443).



Trend transmisi HIV di Indonesia dari 2010 sampai dengan 2018 adalah pada: Heteroseksual: 102.959, LSL/ hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki: 48.661 orang , Penasun: 15.990 orang , Lain-lain: 50.295 orang;

Sedangkan untuk AIDS Faktor risiko terbanyak melalui hubungan seksual berisiko heteroseksual (70,3%), penggunaan alat suntik tidak steril (8,4%), diikuti homoseksual (6,6%), dan penularan melalui perinatal (2,9%).

Kebijakan penggulangan HIV-AIDS di Indonesia paling tidak diatur dalam 10 Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
Peraturan Menteri Kesehatan No. 55 tahun 2015 tentang Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna Napza Suntik;
Peraturan Menteri Kesehatan No. 51 tahun 2013 tentang Pencegahan penularan HIV dari Ibu ke Anak ;
Surat Edaran Kementerian Kesehatan HK.02.02/I/1564/2018 10 Juli 2018 tentang Penatalaksanaan Orang dengan HIV AIDS (ODHA) untuk Eleminsasi HIV AIDS 2030;
Peraturan Menteri Kesehatan No. 87 tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroveral;
Peraturan Menteri  Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Kebijakan penanggulangan HIV-AIDS bertumpu pada 5 kegiatan inti yang komprehesif dan berkesinambungan: promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan diagnosis HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan serta rehabilitasi. Kebijakan penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia memahami bahwa seksualitas dan perilaku seks adalah masalah yang kompleks, fundamental dan struktural, maka intervensi yang diberikan adalah dengan beberapa tindakan yang komprehensif, pendekatan yang hanya berfokus pada pelarangan termasuk dengan ancaman tindak pidana tidak akan efektif mengubah perilaku seksual beresiko. Lantas, RKUHP justru memperkenal upaya kriminalisasi perbuatan yang berkaitkan dengan perilaku beresiko transmisi HIV, yaitu:

Pasal 417 RKUHP versi 28 Agustus 2019 tentang kriminalisasi persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan, yang akan menjerat siapa saja yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, termasuk populasi kunci pekerja seks
Pasal kriminalisasi mempertunjukkan alat pencegah kehamilan untuk anak pada Pasal 414 RKUHP versi 28 Agustus 2019
Pasal pelarangan setiap perempuan yang melakukan aborsi Pasal 470 RKUHP versi 28 Agustus 2019, yang akan mengkriminalkan upaya pencegahan penularan HIV ibu ke anak dengan metode aborsi atas indikasi medis
Diaturnya tindak pidana narkotika dalam Pasal 611- 616 RKUHP versi 28 Agustus 2019

Pasal-pasal kriminalisasi perilaku berisiko tersebut secara jelas tidak akan efektif mengubah perilaku beresiko, perilaku beresiko tidak akan berubah dengan adanya ancaman pidana, dan malah berdampak buruk pada upaya penanggulangan HIV-AIDS.

Dampak Kriminalisasi Persetubuhan Laki-laki dan Perempuan di Luar Ikatan Perkawinan:

Kontraproduktif dengan Upaya Penanggulangan HIV:
Berdasarkan banyak penelitian disimpulkan bahwa kriminalisasi bukan cara yang tepat untuk mencegah orang tidak melakukan perilaku seksual beresiko hubungan seksual tidak aman di luar perkawinan, pendekatan abstinence-only atau hanya mempromosikan/ proganda tidak berhubungan seksual tidak membuat orang terlepas dari perilaku berisko HIV-AIDS lainnya. 

Hal ini terbukti dalam konteks Indonesia, Sejak 2010 sampai dengan 2018 transmisi HIV yang paling banyak terjadi melalui hubungan heteroseksual, dengan total transmisi sejak 2010 sebanyak 102.959 transmisi dari total sebanyak 298.874 (34%). Di Indonesia, Kelompok umur yang tercatat mentransmisi HIV paling banyak adalah kelompok umur 25-49 tahun mencapai rata-rata 70,4%, dengan kelompok jenis kelamin laki-laki tercatat terinfeksi HIV rata-rata 63,8%. 

Berdasarkan data olahan susenas sejak tahun 1995 sampai dengan 2016, rata-rata usia kawin pertama bagi laki-laki yaitu 27,5 tahun. Lewat data ini dapat disimpulkan bahwa transmisi HIV paling tinggi justru terjadi pada orang yang terestimasi telah menikah, sedangkan dalam KUHP yang saat ini berlaku sekalipun, persetubuhan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan dimana salah satu pihak terikat dalam perkawinan sudah dikriminalisasi. Ikatan perkawinan tidak dapat menjamin bahwa perilaku beresiko tidak dilakukan.

Menghambat Akses Layanan Pencegahan Penularan dan Pengobatan:
Dengan adanya bayang-bayang kriminalisasi, maka perbuatan melakukan hubungan seksual di luar hubungan perkawinan termasuk melakukan hubungan seks dengan pekerja seks dianggap sebagai tindak pidana. Itu berarti orang yang terlibat dalam perilaku beresiko tersebut tidak akan mengakses layanan yang seharusnya dia dapatkan karena adanya ancaman pidana selama 2 tahun penjara. Sedangkan, dalam konteks penanggulangan HIV-AIDS, masalah outreach atau keterjangkauan adalah aspek penting dan merupakan strategi utama. Sampai dengan saat ini saya, transmisi HIV yang berhasil tercatat oleh Kementerian Kesehatan per Desember 2018 hanya 51,1% dari estimasi Kemenkes.

Kriminalisasi Berpotensi Mengirim 5 Juta Laki-laki ke Penjara dan Juga Mengkriminalisasi Populasi Kunci Pekerja Seks yang harusnya dilindungi oleh negara:
Kementerian kesehatan berdasarkan pemetaan yang dilakukannya mengestimasi jumlah pekerja seks perempuan sampai dengan 2016 berjumlah 226.791 sampai dengan 364.313, estimasi tertinggi datang dari jumlah pelanggan perempuan pekerja seks sebesar 5.254.065, itu berarti bahwa ada sekitar 5 juta laki-laki menggunakan jasa pekerja seks perempuan di Indonesia dan terlibat dalam persetubuhan di luar perkawinan.

Kriminalisasi Perzinaan Mengacam Keselamatan Pekerja Seks:
Kekerasan terhadap pekerja seks rentan terjadi karena kerentanan relasi kuasa yang dimiliki antara pelaku kekerasan dan pekerja seks. Karena pekerjaannya erat kaitannya dengan stigmatisasi dan pekerja seks umumnya kelompok rentan dengan tingkat pendidikan yang terbilang rendah maka terhadap pekerja seks sering terjadi kekerasan. Kriminalisasi perzinaan juga akan mengancam pekerja seks, yang berdampak akan menghambat pekerja seks untuk mencari perlindungan kepada aparat penegak hukum atas kekerasan yang dialaminya.

Dengan Bayang-bayang Kriminaliasi yang dapat mengancam Pekerja Seks, Ruang Negosiasi tidak Tersedia bagi Pekerja Seks:
Dengan adanya ancaman pidana perzinaan, sehingga hubungan antara pekerja seks dengan pengguna jasa seks dianggap tindak pidana, ini berarti ancaman bagi pekerja seks. Karena keduabelah pihak ditakuti dengan bayang-bayang kriminaliasi, proses negosiasi antara pekerja seks dengan pelanggan termasuk memastikan alat kontrasepsi pencegah transimisi HIV dan IMS jelas akan menjadi sulit, karena ketakutan dengan resiko kriminalisasi, akhirnya membuat posisi pekerja seks semakin rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pelanggan seks.

Setelah Prancis mengadopsi model kriminalisasi pengguna jasa seks, sekitar 600 pekerja seks menyatakan bahwa hukum seperti ini memberikan efek negatif terhadap keamanan, kesehatan dan keadaan hidup pekerja seks, 88% pekerja seks menyatakan kriminalisasi terhadap pelanggan berdampak negatif terhadap kemampuan mereka untuk bernegosiasi dengan pelanggan termasuk untuk menegosiasikan hubungan seksual yang aman.


Dampak Kriminalisasi Mempertunjukkan alat Pencegah Kehamilan (Kontrasepsi) Untuk Anak

Kontraproduktif dengan Upaya Penanggulangan HIV:

Dari 10 peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan HIV-AIDS di Indoensia, 6 diantaranya memuat aturan tentang “kampanye penggunaan kondom” pada perilaku seks beresiko, dan kesemuanya memberikan kewenangan untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat secara luas, tidak hanya dilakukan oleh petugas yang berwenang, dan juga untuk semua lapisan masyarakat.

Secara jelas kriminalisasi perbuatan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan/ kontrasepsi bertentangan dengan upaya penanggulangan HIV. Dengan mengatur larangan mempertunjukkan alat kontrasepsi bagi anak, ada hak-hak kesehatan reproduksi bagi Remaja yang terlanggar. Remaja walaupun belum berusia 18 tahun berhak atas informasi layanan kesehatan reproduksi dengan berupaya mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi,


Dampak Pelarangan Setiap Perempuan yang melakukan aborsi

Dalam Pasal 470 RKUHP dinyatakan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain untuk menggugurkan kandungannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara.

Rumusan pasal ini bertentangan dengan Pasal 75 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa larangan aborsi kecualikan untuk kedaruratan medis dan untuk korban perkosaan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor  4 Tahun 2005 tentang Aborsi juga mengeculikan aborsi boleh dilakukan atas kedaruratan medis dan untuk korban perkosaan. Sedangkan RKUHP berusaha mengkriminalkan semua bentuk perbuatan aborsi, terlebih lagi secara spesifik pasal tersebut mengkriminalkan perempuan. Pengecualian pemidanaan hanya berlaku pada dokter yang melakukan aborsi tersebut, tidak untuk perempuan yang melakukan.

Hal ini jelas akan membahayakan program pemerintah Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk menurunkan angka kematian Ibu hamil dan angka kematian dini bayi. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016, angka kematian Ibu pada tahun 2012 menunjukkan tren kenaikan mencapai 359 kematian per 100.000 kelahiran, sedangkan Pemerintah Presiden Joko Widodo lewat Pepres SGDs mentargetkan menurunkan angka kematian ibu menjadi 309 per 100.000 kelahiran di tahun 2019. Menurut BKKBN, Kehamilan tidak diinginkan menyumbang 75%  angka kematian ibu, sementara data konsultasi kehamilan di PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) selama 10 tahun konsisten menunjukkan bahwa 20 orang perhari mengalami kehamilan tidak diinginkan dimana 75% nya adalah pasangan yang menikah dan tidak lagi ingin menambah anak karena alasan kesehatan dan ekonomi. 

Kementerian Kesehatan sejak 2012 sudah menjalankan program penyediaan layanan kesehatan untuk ibu hamil sampai ke pedesaan, sehingga yang menjadi penting adalah memastikan perempuan hamil memeriksakan kehamilannya, dan memitigasi resiko atas kehamilan tidak diinginkan termasuk untuk korban perkosaan dan kehamilan yang membahayakan nyawa Ibu seperti yang telah diatur dalam UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan , kriminalisasi bukan merupakan jalan tepat untuk menjamin akses informasi dan layanan kesehatan ibu hamil. 



Dampak Kriminalisasi Tindak Narkotika dalam RKUHP

Stigma Narkotika Sebagai Masalah Kriminal Bukan sebagai Masalah Kesehatan:
Dengan diakomodirnya tindak pidana narkotika dalam RKUHP negara justru secara jelas mengakomodir bahwa pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah narkotika adalah dengan pendekatan pidana. Padahal secara internasional negara-negara dunia telah memproklamasikan pembaruan kebijakan narkotika dengan pendekatan kesehatan masyarakat, yang harus ditekankan kembali adalah aspek ketersediaan narkotika adalah kebijakan administrasi bukan pidana.

Pendekatan Pidana tidak terbukti efektif :
Penanganan narkotika memerlukan komitmen yang berkelajutan antara pemerintah dan berbagai sektor untuk menyeimbangkan antara supply dan demand, serta mengkontrol agar peredaran gelap narkotika diminimalisir. Pendekatan yang hanya fokus pada pemberantasan supply telah terbukti tidak efektif.


Rekomendasi

  1. Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RKUHP segera menyelaraskan rumusan RKUHP dengan apa yang diatur dalam Kebijakan Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia;
  2. Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RKUHP yang berusaha untuk mengkriminalisasi beberapa perbuatan yang berkaitkan dengan perilaku berisko HIV-AIDS perlu untuk membahas rumusan tindak pidana tersebut dengan Kementerian kesehatan untuk sama-sama mengkaji dampak kesehatan yang akan ditimbulkan jika perilaku beresiko justru dipidana;
  3. Pemerintah dan DPR segera menghapus pasal-pasal yang mengkriminalisasi perilaku beresiko HIV karena kontraproduktif dengan upaya penanggulangan HIV-AIDS, yaitu:
  • Menghapus Pasal 417 RKUHP versi 28 Agustus 2019 tentang kriminalisasi persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan, yang akan menjerat siapa saja yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, termasuk populasi kunci pekerja seks;
  • Menghapus kriminalisasi mempertunjukkan alat pencegah kehamilan untuk anak pada Pasal 414 RKUHP versi 28 Agustus 2019;
  • Menghapus Pasal 270 RKUHP Versi 28 Agustus 2019 tentang pelarangan setiap perempuan yang akan mengkriminalkan upaya pencegahan penularan HIV ibu ke anak dengan metode aborsi atas indikasi medis
  • Mengeluarkan pengaturan tindak pidana narkotika dalam Pasal 611- 616 RKUHP versi 28 Agustus 2019 



Penulis : Gerrard - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

Duduk Bersama Adalah Solusi Untuk Permasalahan Di Papua, suaratifapapua.com

Jurnalis Suaratifapapua.com Foto Bersama Pdt.Benny Giay


Kota Jayapura, suaratifapapua.com,- Rapat Koordinasi dan Konsolidasi antara Forkopimda Propinsi Papua dengan Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Mahasiswa dalam rangka menyikapi rencana Eksodus mahasiswa Papua (13/9) lalu.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Papua, dalam kesempatan itu Pdt Benny Giay juga menjadi salah satu yang memberikan masukan atau solusi untuk persoalan yang terjadi saat ini, dan sama seperti yang di sampaikan ketika mengisi acara Mata Najwa saat itu, Pdt Benny Giay berharap persoalan di Papua dapa t terselesaikan dengan duduk bersama, sama seperti yang di lakukan oleh NKRI dan GAM saat itu. 

Seperti yang di kutip dari saluran YouTube Najwa Shihab, Program Mata Najwa bertajuk "Masa Depan Papua" kamis (5/9/2019) Pdt Benny Giay, menyebut orang papua adalah warga kelas dua di Negara Indonesia.

"Hari ini, orang Papua merasa bahwa dalam negara ini, adalah warga kelas dua, karena negara tidak hadir ketika ada ujaran-ujaran rasis disampaikan ,"ujar Pdt.Benny.

Pdt Benny menyampaikan harapannya, "ia sya berharap masalah di Papua ini segera selesai, dengan duduk bersama, seperti yang dilakukan oleh NKRI dan GAM di Aceh, itupun perlu dilakukan di Papua, berdialog dan duduk bersama".



Penulis : Hiswita Pangau - Jurnalis Warga Kota Jayapura


 

Related Posts:

HAORNAS - "Ayo Olahraga, Dimana saja dan Kapan saja" dan oleh siapa saja", suaratifapapua.com



Kota Jayapura, suaratifapapua.com.- HAORNAS adalah Hari Olahraga Nasional yang di selenggarakan pada 19 September bertempat di halaman Kantor Walikota Jayapura, di hadiri oleh seluruh anak-anak Paud dan TK se-Kota Jayapura.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak  seluruh orang tua dan masyarakat tidak hanya anak-anak untuk rajin berolahraga, agat sehat, tidak hanya jasmani, tetapi juga kesehatan rohani.

Pada kesempatan ini, Ketua TP PKK Kota Jayapura, Christin L.Mano yang juga sebagai Bunda Paud, sejak dikukuhkan pada februari lalu, di GOR Waringin Kotaraja Abepura, memberikan sambutannya, yaitu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Jayapura yang telah mendukung dan membantu kegiatan yang sedang dilaksanakan, dan dengan tema "Ayo Olahraga, Dimana saja dan Kapan saja" dan oleh siapa saja, di harapkan menjadi motivasi seluruh masyarakat untuk rajin dan rutin berolahraga.

Kegiatan ini merupakan acara puncak, setelah sebelumnya telah dilakukan beberapa lomba, sehingga pada acara puncak ini sekaligus menjafi momentum penyerahan hadiah kepada seluruh pemenang yang telah terlibat dalam lomba.

Dalam kesempatan yang sama juga Sekda Kota Jayapura dalam hal ini mewakili Bapak Walikota Jayapura, memyampaikan bahwa olahraga merupakan aktifitas yang baik dan tidak terbatas, harus dilakukan oleh siapa saja.

Melalui sambutannya pula, Sekda menghimbau agar anak-anak tetap sekolah dan tidak perlu takut atau cemas dengan situasi yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat, agar tetap belajar dengan baik, dan kepada orang tua agar tetap mendukung anak-anak untuk beraktifitas seperti biasa.


Penulis : Hiswita Pangau - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

Keadilan itu harus merata tanpa pandang suku atau latar belakang apapun, suaratifapapua.com

Novita Opki Staf LBH Papua


Kota Jayapura, suaratifapapua.com,- Novita Opki adalah gadis 25 tahun, lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Jogjakarta, bergabung di LBH Papua sejak mei 2019, setelah mengikuti pelatihan bantuan hukum selama lima hari, dengan berbagai informasi dan materi yang di berikan tentang pelatihan bantuan struktural, teknik atau cara mendampingi kasus untuk orang-orang yang butuh bantuan hukum.

Pasca pelatihan, LBH Papua kemudian membuka kesempatan sebagai relawan, dan salah satu syarat adalah pernah mengikuti pelatihan bantuan hukum tersebut.

Setelah diterima dan bergabung menjadi relawan, Novita adalah sebagai pendamping advokasi, untuk sipol fokus pada kasus perempuan dan anak, juga membantu untuk bagian kampanye.

Banyak pengalaman baru, apalagi latar belakang pendidikan yang jauh dari hukum, namun setelah beberapa waktu bersama LBH saya lebih tersentuh dengan kehidupan masyarakat, dan LBH adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, jadi jika ada masyarakat yang merasa kesulitan untuk mengakses bantuan hukum, apalagi kaum marjinal, bisa datang ke LBH Papua, disini kami lebih kepada mengabdi.

Saya senang dan bersyukur, seperti ada satu kasus yang kami tangani,  saat ini menunggu putusan, yaitu perempuan pemakai ganja dan ternyata juga sebagai pengidap HIV, dan kami baru tau, saat dia sudah di dalam sel, itupun kami tau dari mamanya yang menghubungi direktur kami. Ini salah satu pengalaman yang berkesan untuk tim kami. "Kami berharap Keadilan itu merata tanpa pandang suku atau latar belakang apapun".


Penulis : Hiswita Pangau - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

OPSI Rekrut Staf Paralegal Di Kota Jayapura, suaratifapapua.com

Desi Manggaprow Saat Memberikan Keterangan Pers

Kota Jayapura, suaratifapapua.com,- Organisasi perubahan sosial (OPSI) Nasional, pada bulan September ini telah merekrut satu orang  paralegal di kota Jayapura, yang kemudian magang di kantor LBH Papua, untuk belajar tentang HAM, dan diharapkan nantinya dapat membantu sesama Komunitas dalam persoalan hukum, serta mensosialisasikan tentang hukum kepada komunitas.

Desi Manggaprow adalah Paralegal yang saat ini magang di LBH Papua, yang juga berlatar belakang Komunitas, dan saat ini juga sebagai salah satu yang mengkoordinir komunitas Papeda.

Meski baru magang di LBH Papua, namun ada banyak hal yang telah di pelajari, apalagi rekan-rekan dan Pimpinan LBH Papua sangat mendukung akan kehadiran Paralegal secara khusus yang di tempatkan di LBH Papua, meski memang sebelum menjadi Paralegal OPSI, Dessy pernah menjadi salah satu peserta yang di latih oleh LBH Papua tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Seperti yang Dessy sampaikan bahwa, khususnya komunitas Pekerja Seks Perempuan, dengan pendidikan yang kurang, sering sekali mengalami kekerasan, namun tidak berani untuk melaporkan karena tidak paham tentang HAM.

Pekerja Seks Perempuan (PSP) yang selama ini rentan mengalami kekerasan baik itu seksusal ataupun fisik, tapi tidak berani untuk melapor, juga malu untuk berhadapan dengan hukum, hanya karena merasa diri tidak pantas.

Dengan adanya Paralegal OPSI ini Dessy sangat ingin membantu dan mendampingi teman2 yg mengalami kekerasan untuk mengakses bantuan hukum, dan berharap kedepan melalui sosialisasi, dan kerjasama dengan LBH Papua, teman-teman komunitas lebih paham dan berani, karena meskipun kita dari kelompok atau komunitas yang marjinal namun kita memiliki hak yang sama untuk mengakses berbagai hal termasuk bantuan Hukum.


Penulis : Jilhan Kantoli - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

Jurnalis Warga Kota Jayapura Pertajam Pengetahun Peliputan Berita, suaratifapapua.com

Anggota Jurnalis Warga Sedang Praktek Liputan


Kota Jayapura, suaratifapapua.com,- Program pengembangan jurnalis warga Kota Jayapura yang didukung oleh Kantor Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) terus berjalan pada September ini jurnalis warga Kota Jayapura melakukan beberapa kegiatan.

Selasa, (17/9) bertempat di Kantor LBH Papua sekitar 13 orang anggota jurnalis warga Kota Jayapura kembali dibekali lagi dengan pengetahuan dalam peliputan berita menggunakan video. dalam kegiatan mentoring with resource ini koordinator jurnalis warga mengundang salah seorang jurnalis TV yaitu Vanny Janggo menjadi fasilitator untuk berbagi ilmu kepada semua anggota jw TIFA.

Anggota Jurnalis Warga Sedang Praktek Liputan


Kegiatan ini dilakukan mengingat Jurnalis warga memiliki peran penting bersama dengan media komunitas sebagai arus informasi alternatif yang perlu dikembangkan. jurnalis warga mampu melaporkan masalah-masalah warga hingga tingkat paling bawah yang terkadang tidak menjadi perhatian media utama.
 
Anggota Jurnalis Warga Sedang Praktek Liputan


Dengan mengangkat aneka masalah mulai dari soal pendidikan hingga pengelolaan dana desa, advokasi hak-hak sipil warga hingga soal mencegah pernikahan anak dan lain-lain, jurnalis warga bias menggerakan respons dari media mainstream maupun pemerintah dan dinas terkait hingga membuat perubahan atau mendorong terjadinya solusi.
Anggota JW Foto Bersama Fasilitator

Arikah Sana salah satu anggota jurnalis warga merasa sangat senang dengan kegiatan mentoring resource ini," ia saya sangat senang dengan kegiatan kali ini, hari ini kami bisa belajar bagaimana meliput sebuah berita menggunakan video, dan dengan kegiatan ini saya semakin paham dalam mengemas sebuah berita yang baik dan benar sehingga dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat".



Penulis : Gerrard - Jurnalis Warga Kota Jayapura

Related Posts:

Mengungkap Fakta Pelanggaran Hukum dan HAM Pasca Aksi Anti Rasisme di Tanah Papua, suaratifapapua.com



Kota Jayapura, suaratifapapua.com,- Satu bulan pasca gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Tanah Papua, publik masih mempertanyakan kejelasan terkait adanya korban luka dan jiwa. Pada 2 September 2019, Polda Papua merilis sejumlah kerusakan pasca demonstrasi tanggal 29 Agustus di Jayapura. Disebutkan setidaknya 15 unit perbankan yang dirusak, 7 unit pos polisi yang dirusak dan dibakar. Selanjutnya 24 unit kios dan toko yang dirusak dan dibakar. Terdapat 33 unit kendaraan roda dua dan 36 kendaraan roda empat yang dirusak dan dibakar.

Kepolisian bekerja dengan cepat dalam merilis data kerugian material. Tetapi masyarakat tidak tahu berapa banyak korban luka dan jiwa terutama dengan adanya beberapa aksi sweeping yang dilakukan kelompok masyarakat tertentu. Hal ini menegaskan adanya upaya pembatasan informasi yang secara sengaja dilakukan. Dan ini merupakan bentuk diskriminasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Papua untuk semua (selanjutnya disebut Koalisi) telah melakukan investigasi independen sebagai mekanisme kontrol (check and balances) atas monopoli informasi oleh institusi negara. Berdasarkan temuan Koalisi, pada tanggal 29 Agustus, ada 3 warga sipil yang tertembak. Dua warga terkena peluru nyasar saat massa aksi demonstrasi di Expo Waena, 1 warga lainnya tertembak di Abepura, pasca aksi demo.

Selain itu, Koalisi menemukan adanya aksi sweeping yang dilakukan oleh Kelompok masyarakat tertentu pada tanggal 30 Agustus. Akibatnya, setidaknya 9 orang mengalami luka berat dan ringan karena senjata tajam. Sedangkan 1 orang pemuda meninggal dunia.

Pada tanggal 1 September 2019 juga telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap penghuni Asrama Mahasiswa Nayak I Kamkey, Abepura. Akibatnya, sebanyak 19 orang menjadi korban (17 orang mengalami luka karena lemparan batu dan senjata tajam, 1 orang meninggal karena tertembak dan 1 orang  lain terluka karena tembakan.

Koalisi juga menemukan setidaknya 8 orang masyarakat sipil dan 1 anggota TNI meninggal dunia dalam aksi demonstrasi di Deiyai pada tanggal 28 Agustus. Selanjutnya, 17 orang mendapatkan kekerasan fisik dan 2 orang luka karena tembakan aparat. Sampai saat ini, aparat masih terus melakukan penyisiran dan masyarakat masih mengalami intimidasi dan teror.

Korban tembak, luka, dan kekerasan fisik juga ditemukan di Timika dan Fakfak. Berdasarkan investigasi Koalisi, 2 orang tertembak dan setidaknya 18 orang mengalami kekerasan fisik di Timika pada tanggal 21 Agustus. Sedangkan di Fakfak, pada hari yang sama, 1 orang terkena luka tikam, 1 orang terkena lemparan batu dan 1 orang terkena peluru nyasar.

 Sayangnya upaya pengungkapan pertanggung jawaban pidana bagi para pelaku  belum dapat diketahui oleh publik. Padahal pihak kepolisian secara agresif terus melakukan penangkapan terhadap mereka yang diduga sebagai provokator demonstrasi.

Selain melakukan investigasi terkait berbagai peristiwa pasca demo melawan rasisme, Koalisi juga mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat Sipil-Papua Untuk Semua (selanjutnya disingkat Posko Ko Masi Papua) pada 9 September 2019. Inisiatif ini lahir untuk mendapatkan data yang kuat dan valid terkait berbagai laporan masyarakat dengan maraknya intimidasi dan teror.

Seminggu pasca pendiriannya, Posko Ko Masi Papua terus menerima pengaduan dari masyarakat. Per tanggal 14 September, tim posko telah menerima 26 laporan, terkait dengan penangkapan diluar prosedur hukum, intimidasi dan teror sampai pada laporan hilangnya seorang anggota masyarakat pasca aksi demonstrasi. Pengaduan yang masuk berasal dari beberapa kota di Papua dan Papua Barat.

Koalisi memperkirakan pengaduan akan terus meningkat seiring dengan intensnya aksi penyisiran dan penangkapan yang  terus dilakukan oleh aparat. Oleh karena itu Koalisi meminta korban maupun keluarga korban untuk dapat melapor, baik mereka yang mendapat intimidasi, teror, salah tangkap hingga kekerasan fisik. Laporan masyarakat ini sangat penting dalam membangun narasi alternatif bagi pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi para korban.

Koalisi juga menaruh perhatian  pada penangkapan sewenang-wenang yang sedang dilakukan di Papua dan Papua Barat.  Menurut data Koalisi, sudah ada 96 yang ditetapkan tersangka. Di Jayapura ada 39 orang, Kabupaten Timika : 8 orang, Kabupaten Deiyai : 16 orang, Kabupaten Manokwari : 19 orang dn Kota Sorong : 14 orang

Hanya dalam waktu satu bulan,sudah ada 96 tersangka di Papua dan Papua Barat. Akan tetapi penangkapan dalam jumlah besar ini tidak prosedural dan imparsial. Koalisi menemukan pola penegakkan hukum yang tidak proporsional, dengan ketiadaan surat perintah penangkapan dan tembusannya kepada keluarga, adanya penyiksaan, pelanggaran hak atas bantuan hukum hingga dugaan salah tangkap. 

Aksi penyisiran, intimidasi, teror dan penangkapan yang terus dilakukan oleh aparat seakan bertentangan dengan narasi ‘kondusif’ yang terus disampaikan oleh negara dan instrumennya.  Kegagalan lain negara dalam memberikan rasa aman terbukti dengan kepulangan ribuan mahasiswa dari  berbagai kota studi ke Papua. Banyak laporan yang diterima Koalisi terkait perlakuan rasis, intimidasi maupun teror yang mereka trima pasca demonstrasi anti rasisme. Tetapi juga karena ketakutan yang dialami oleh keluarga mereka.

Keberadaan mahasiswa ini menunjukkan bahwa persepsi ‘aman’ dan ‘kondusif’ seperti yang dinarasikan negara, tidak menjadi pengalaman kolektif. Pemerintah harus memastikan hak mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan tetapi juga jaminan atas keamanan mereka.  Koalisi mendesak Pemerintah pusat, pemda provinsi Papua dan Papua Barat, maupun pemerintah kabupaten dan kota untuk bertanggung jawab secara penuh atas nasib ribuan mahasiswa tersebut.  Mereka adalah korban dan tidak boleh dijadikan beban apalagi diabaikan hak nya untuk mendapatkan akses pendidikan. Karena kepulangan mahasiswa merefleksikan kegagalan negara dan instrumentnya dalam memastikan keamanan setiap warganya tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, Koalisi menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
Meminta pemerintah dan kepolisian untuk mengeluarkan data valid terkait jumlah korban luka dan jiwa pasca demonstrasi
Memastikan adanya tuntutan hukum terhadap para pelaku kejahatan
Menjamin para korban dan keluarganya bisa mendapatkan reparasi yang menyeluruh dan efektif
Memastikan pemenuhan terhadap hak-hak tersangka demonstrasi selama menjalani pemeriksaan.
Pemerintah menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap advokat, aktivis, jurnalis dan pembela HAM
Hentikan kriminalisasi pasal makar terhadap masyarakat sipil Papua
Mengadakan peninjauan mendalam terkait taktik yang digunakan polisi dan tentara dalam penanganan kerumunan massa
Segera menarik semua pasukan BKO dari seluruh wilayah di Tanah Papua dan memperkuat peran pemerintahan sipil di Tanah Papua
Melaksanakan pemulihan hukum dan sosial akibat konflik sosial pasca-kerusuhan yang terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat.
Membuka akses seluas-luasnya  bagi jurnalis dan pekerja kemanusiaan ke Tanah Papua
Meminta tanggung jawab penuh pemerintah nasional, provinsi, serta kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat untuk memenuhi hak ribuan mahasiswa terhadap akses pendidikan pasca kepulangan ke Papua
Pemerintah pusat segera menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif dan bermartabat


Narahubung:

Sem Awom, 082198052223
Latifah Anum Siregar, 085244060000
Yuliana Langowuyo, 082199668664
Emanuel Gobay, 082199507613
Yulius Lala’ar, 082398660005
Haryanto, 085244988734


Koalisi Masyarakat Sipil -Papua Untuk Semua (Ko Masi Papua)

Bersatu Untuk Kebenaran (BUK)
KontraS Papua
Alianisi Demokrasi untuk Papua (AlDP)
Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan GKI di Tanah Papua
SKPKC Fransiskan Papua
KPKC Kingmi di Tanah Papua
LBH Papua
PBH Cenderawasih
LP3BH Manokwari
PAHAM Papua
LBH Kaki Abu
Tim Kerja Cedaw Papua
Elsham Papua
Solidarity Indigenous People (SIP)
Yayasan Anak Dusun Papua (YADUPA)
JERAT Papua
Ilalang Papua
Tiki Papua
YaLi Papua
Walhi Papua
Badan Koordinasi HMI Papua dan Papua Barat
HMI Cabang Jayapura
PMKRI
GMKI
Pemuda Katolik
GEMPAR Papua
SEPAHAM Papua
Papuan Voices

Related Posts: