Pemuda Katolik Tidak Sepaham, Guru PNS Ditarik dari Sekolah Swasta, suaratifapapua.com

Alfonsa Jumkon Wayap, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daearh (Komda) Provinsi Papua


Jayapura, suaratifapapua.com - Alfonsa Jumkon Wayap, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daearh (Komda) Provinsi Papua, kepada media (22 Juli/2019) menyatakan, tidak sependapat dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika belum lama ini, yang mengatakan akan menarik guru-guru berstatus PNS dari sekolah Swasta.

Menurut Alfonsa,“Warga Papua yang ada di Papua berhak mendapatkan askses pendidikan yang layak. Bukan malah dibatasi dan membuat jembatan pemisah yang justsru menghambat proses belajar mengajar.”

Diakui Alfonsa, setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan peryataan di depan umum. Peryataan  yang sedikit menggelitik telinga publik. Dalam hal ini, sebagai pemuda, wajib berpartisipasi dalam setiap kebijakan menyangkut kemajuan pendidikan di Papua.

Kepada media disampaikan,  khusus di Papua memiliki kewenangan khusus; Otonomi Khusus (Otsus) yang merujuk pada  Undang-Undang Otonomi Khusus,Bab XVI, pasal 56 ayat 1, disebutkan begini, “Pemerintah Provinsi Papua bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan di Papua. Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.”

Menurut Alfonsa, perlu disadari, tonggak sejarah peradaban pendidikan di Papua dimulai dari sekolah Swasta (YPPK,YPK,YPPGI dan Adven).

“Jangan biarkan generasi bangsa tertinggal hanya karena kebijakan yang tidak melihat kebutuhan dasar pendidikan hari ini di Papua,”ujarnya.

Mengapa berbicara soal pendidikan, sebab, sejak menjadi jurnalis 2010 hingga sekarang (2019) Alfonsa fokus menulis tentang pendidikan dasar (SD) di Papua. Setiap kali meliput ke daerah pedalaman atau pelosok Papua—dari pesisir,pegunungan hingga selatan Papua—persoalan klasik  yang ditemui yaitu kekurangan tenaga guru di sekolah swasta dan negeri.

Banyak ditemui, ada gedung sekolah dan murid. Guru tidak ada. Hari ini, Papua mengalami “krisis tenga guru.” Bulan Juni lalu (2019) berada di Asmat, Kampung Basim Distrik Fayit dan mendengar pernyataan dua guru kepala sekolah SD, keduanya mengeluh kekurangan tenaga guru dan fasilitas pendidikan yang minim.

Dari pengamatan Wayap, antara kebutuhan guru dan penjunang sekolah, bak panggang jauh dari api. Menurutnya, persoalan ini juga pasti dialami sekolah-sekolah lainnya di wilayah Timika.

 “Kekurangan tenaga pendidik menjadi persoalan utama penghambat proses pendidikan di Papua yang tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, sebagian besar anak-anak tidak bisa batung (baca,tulis,hitung). Bisa dibayangkan, jumlah angka buta huruf terus bertambah.

“Sebagai kepala dinas, sebaiknya berpikir  untuk membuat kajian yang mengkaji tentang mengapa guru tidak betah mengajar di tempat tugas? khususnya diwilayah pedalam? Apakah ada fasilitas yang kurang? Mengapa anak-anak belum bisa membaca, menulis dan berhitung? Mungkin juga pola ajarnya tidak yang selalau berkiblat pada kurikulum Jakarta? Coba disesuaikian pendidikan konteks lokal ? 

Sebenarnya, antara Sekolah Swasta dan Negeri di Papua, keduanya mendapatkan bantuan dana dari sumber Otsus. Dana Otsus yang begitu besar digelontorkan untuk pendidikan di Papua, belum juga memberikan dampak positif.

“Perlu dipertimbangkan dengan baik. Tidak serta-merta memisahkan  status guru (PNS) dalam sekejab. Esensi dari adanya Lembaga Pendidikan Swasta dan Negeri; memiliki satu tujuan bersama, “belajar untuk mengajar, mencerdaskan manusia!”.

penulis : Alfonsa

Related Posts:

0 Response to " Pemuda Katolik Tidak Sepaham, Guru PNS Ditarik dari Sekolah Swasta, suaratifapapua.com"

Post a Comment